SKEMA SERTIFIKASI PROFESI


Pada proses sertifikasi kompetensi, skema sertifikasi profesi mempunyai peran sentral dalam kegiatan sertifikasi profesi yang dilaksanakan oleh BNSP. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja harus mengacu kepada skema sertifikasi profesi yang terukur dan tertelusur kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Internasional dan atau Standar Khusus yang telah teregristrasi di Kementerian Ketenagakerjaan. Skema sertifikasi juga dapat diartikan sebagai paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan dari seseorang.
 
Skema disusun sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Skema sertifikasi yang digunakan dapat dipilih skema
sertifikasi profesi KKNI, okupasi nasional atau klaster. Dan pemilik dari Skema Sertifikasi adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi.
 

 

Apakah perbedaan skema sertifikasi profesi KKNI, okupasi nasional atau klaster ?
Skema Sertifikasi KKNI
Pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi, yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja serta persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada jenis pekerjaan dan/atau kompetensi pada jenjang kualifikasi KKNI.

 

Skema Sertifikasi Okupasi Nasional
Pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada okupasi (jabatan) nasional. Contoh : Jabatan sekretaris.
 
Skema Sertifikasi Klaster
Pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi, yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari industri/pengguna. Skema klaster dapat berupa okupasi atau jabatan khusus yang berlaku di suatu industri tertentu dan hanya digunakan di industri yang mengusulkan.
 

 

Siapa yang menyusun Skema Sertifikasi ?
yaitu Komite Skema Sertifikasi BNSP, sebuah komite yang dibentuk oleh BNSP dengan tujuan untuk mengembangkan dan
menetapkan skema sertifikasi. Komite beranggotakan para pemangku kepentingan yaitu unsur BNSP, instansi teknis, asosiasi industri, asosiasi profesi, asosiasi kelembagaan pendidikan dan pelatihan dan/atau kalangan akademis terkait. Sebelum ditetapkan, skema terlebih dulu diverifikasi oleh Tim Verifikator BNSP.
 
 
Informasi yang diperoleh dari Skema Sertifikasi : Ruang Lingkup Skema Sertifikasi, Tujuan Penyusunan, Acuan Normatif, Paket/Kemasan Kompetensi, Jenis Kemasan ( KKNI / Okupasi Nasional / Klaster), Nama Skema sertifikasi dan Rincian Unit Kompetensi, Pencapaian Kompetensi, Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi, Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat.
 
Peraturan terkait dengan Skema Sertifikasi Profesi:

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus porttitor lacus vel risus ullamcorper tempor. Pellentesque vestibulum vulputate odio sit amet adipiscing.

Photo Gallery

more

Recent Posts

Twitter

  • @templatemo at scelerisque urna in tellus varius ultricies.
  • Suspendisse enean #FREE tincidunt massa in tellus varius ultricies.
  • Aenean tincidunt massa in tellus varius ultricies. http://bit.ly/13IwZO